"Prinsipnya sederhana. Data yang bergerak, bukan masyarakat. Inilah perubahan yang ingin kita dorong, dari egosistem menuju ekosistem," ujarnya.
Melalui terobosan ini, instansi pemerintah tidak lagi bekerja berdasarkan batas kewenangan masing-masing, melainkan terhubung untuk memberikan pengalaman layanan utuh kepada masyarakat. Di luar perluasan fasilitas dan integrasi sistem kependudukan, KemenPANRB juga terus memperkuat kanal pengaduan agar aspirasi warga cepat tertangani.
Melalui sistem pengaduan SP4N-LAPOR, tercatat sebanyak 95 persen laporan masyarakat pada tahun 2026 telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh instansi terkait. Angka ini melonjak tajam jika dibandingkan dengan persentase tindak lanjut pengaduan yang hanya mencapai 70 persen pada 2021. Kinerja positif tersebut turut mendongkrak kepuasan publik terhadap layanan pemerintah secara nasional.
Indeks Kepuasan Masyarakat Nasional tahun 2025 sukses mencapai skor 89,45 atau naik dari perolehan skor 88,11 di tahun 2023. Seluruh capaian ini selaras dengan target KemenPANRB dalam membenahi wajah birokrasi negara secara menyeluruh. Pelayanan publik yang disajikan kini dipastikan menjadi makin berkualitas, terintegrasi, dan inklusif bagi semua golongan.
