Ketiga, BI memperkuat koordinasi dengan otoritas terkait, termasuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), asosiasi, serta kementerian dan lembaga terkait. Koordinasi tersebut ditujukan untuk memastikan upaya pencegahan dan penanganan berjalan terpadu serta tepat sasaran.

Keempat, BI meminta seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran dan pihak terkait, termasuk perusahaan penunjang, meningkatkan kewaspadaan serta memastikan keandalan sistem pengamanan.

Upaya tersebut meliputi peningkatan kemampuan mendeteksi transaksi mencurigakan, mempercepat pelaporan apabila terjadi insiden, serta menyiapkan langkah eskalasi, penanganan, dan pemulihan.

Filianingsih mengatakan penyelenggara jasa sistem pembayaran tidak boleh menunda pelaporan apabila menemukan insiden siber.

"Kalau terjadi insiden jangan ditunggu-tunggu, tapi cepat dilaporkan ke Bank Indonesia dan otoritas terkait, sehingga kita bisa sama-sama melakukan upaya-upaya penanganannya," ujarnya.

Selain memperkuat sistem pengamanan, BI juga meminta masyarakat tetap waspada dan tidak panik menghadapi informasi mengenai ancaman siber. Masyarakat diminta tidak meneruskan informasi yang belum terkonfirmasi serta memastikan hanya mengakses kanal resmi.

Bank sentral turut mengingatkan masyarakat untuk menjaga kerahasiaan data pribadi dan akses transaksi.