NADIKABAR.COM — Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 sebesar Rp 6.136.941 per bulan ditolak oleh kalangan buruh. Meskipun UMP DKI Jakarta tahun depan naik 7,1% atau Rp 407.065 dibanding tahun ini.
"Sikap KSPI dan Partai Buruh berkenaan dengan pengumuman penetapan upah minimum yang telah diumumkan oleh Gubernur DKI Jakarta adalah menolak tegas. Sekali lagi saya ulangi, menolak tegas," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh Said Iqbal dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Ada lima alasan yang membuat KSPI dan Partai Buruh menolak tegas UMP yang ditetapkan Pemprov DKI Jakarta. Pertama, UMP Jakarta belum mampu meningkatkan daya beli buruh. Dalam artian kenaikan UMP dirasa masih terlalu kecil.
UMP tahun depan dinilai masih berada di bawah standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Jakarta. Terlebih saat ini sejumlah kebutuhan harga semakin naik.
"Oleh karena itu, alasan yang pertama mengapa menolak pengumuman kenaikan upah minimum Provinsi DKI yang diumumkan oleh Gubernur karena nilai yang ditetapkan rendah. Tidak meningkatkan daya beli," kata Said Iqbal.