Suyudi menegaskan semangat Hoegeng tidak boleh berhenti sebagai nostalgia. Dia menegaskan nilai yang diajarkan Hoegeng harus masuk dalam sistem di institusi Polri.
"Spirit Hoegeng tidak boleh berhenti sebagai nostalgia. Nilainya harus menjadi sistem. Integritas masuk dalam promosi, pelayanan masuk dalam KPI, pengaduan menghasilkan koreksi, teknologi dapat diaudit, penyidikan kuat dalam bukti dan perlindungan hak," sebutnya.
Suyudi juga berbicara tentang pembenahan internal Polri jika dipercaya menjadi Kapolri. Ia menegaskan tak boleh ada praktik titipan, transaksi hingga sponsorship dalam proses rekrutmen dan pembinaan SDM Polri.
Suyudi ingin struktur Polri disederhanakan dengan meninjau lapisan persetujuan yang tidak memberikan nilai tambah.
"Enam program prioritas transformasi. Yang pertama, penguatan kelembagaan. Postur, Mabes sebagai strategis dan ramping, polda profesional dan suportif, polres kuat sebagai satuan operasional dasar, polsek tangguh dan lekat dengan masyarakat," ujarnya.
"Struktur ini dan lapisan persetujuan yang tidak memberi nilai tambah ditelaah untuk disederhanakan. Penguatan ini, penguatan lini terdepan berbasis beban kerja, luas wilayah, risiko, akses, dan kebutuhan pelayanan," sambungnya.
Program kedua adalah pembinaan SDM dan rekrutmen. Dia mengatakan seluruh siklus SDM akan dibenahi.
"Seluruh siklus SDM dibenahi, perencanaan, rekrutmen, pendidikan, penempatan, karier, kompetensi, kesejahteraan, sampai purnatugas. meritokrasi dan rekam integritas menjadi dasar," katanya.
Dia menegaskan tak boleh ada ruang titipan. Dia mengatakan anggota berprestasi harus diberi ruang karier.
"Tidak boleh ada ruang bagi titipan, transaksi, dan sponsorship. Anggota berprestasi dilindungi dan diberi ruang karier. Pelanggaran ditindak secara proporsional dan konsisten," jelasnya.
Program ketiga ialah penguatan pelayanan publik. Menurutnya, pelayanan Polri harus bergeser dari sekadar memenuhi prosedur menjadi memenuhi kebutuhan warga.
"Struktur internal Polri tidak boleh membebani masyarakat. Digitalisasi harus menutup ruang pungli. Tidak memakan tata muka, tetapi tersedia bagi masyarakat yang membutuhkan," ungkapnya.
Dalam rapat di DPR Suyudi memaparkan program 100 hari pertamanya. Ia ingin menetapkan komando perubahan hingga memetakan kejahatan berdampak tinggi.
"Hari pertama sampai 30 mengetahui keadaan sebenarnya, menetapkan komando perubahan, membangun baseline, memeriksa penerimaan laporan, respons 110, tunggakan atau perkembangan perkara, pengaduan, perlindungan kelompok rentan, kesiapan polres-polsek, serta memetakan kejahatan berdampak tinggi," kata Suyudi.
Pada hari ke 31 sampai 60, Suyudi akan menguji hasil perbaikan. Berikutnya, pada hari ke-61 hingga 100 akan memperlihatkan hasil hingga mengoreksi kegagalan.
"Hari 61 ke 100 memperlihatkan hasil dan mengoreksi kegagalan," ucapnya.
Sedangkan untuk quick win 100 hari, mulai dari penciptaan ruang publik aman, hingga pemberantasan narkoba. Lalu memastikan respons cepat 110 dan SPKT yang ramah korban
