NADIKABAR.COM — UU Perampasan Aset mengatur enam jenis tindak pidana selain korupsi yang bisa dilakukan perampasan aset, baik dengan putusan pidana maupun tanpa putusan pidana.

Pasal 3 menegaskan, perampasan aset bisa dilakukan dalam dua kondisi, yakni berdasarkan putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kedua, tanpa putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana.

Perampasan aset dengan atau tanpa putusan pidana, pada pasal berikutnya, hanya bisa dilakukan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

"Perampasan Aset berdasarkan atau tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan terhadap tindak pidana korupsi," demikian bunyi Pasal 4 ayat 1.

Namun, selain tindak pidana korupsi, ada enam jenis tindak pidana lain yang bisa dilakukan perampasan aset. Rinciannya yakni, tindak pidana narkotika dan psikotropika; terorisme dan pendapatan terorisme.

Kemudian, tindak pidana penyelundupan manusia; penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya; perdagangan orang; dan keenam, penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Sidang II 2026-2027 resmi mengesahkan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang, Kamis (19/11).

Rapat pengesahan dengan agenda tunggal itu dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani, didampingi empat pimpinan DPR lain. Mulai dari Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal.

Rapat dihadiri atau ditandatangan 361 dari total 573 anggota DPR, yang berasal dari seluruh fraksi di DPR.

"Jadi sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?" ujar Puan dijawab persetujuan seluruh peserta Paripurna.