NADIKABAR.COM — Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meraih penghargaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award 2026 kategori Terbaik Tingkat Kota Wilayah Jawa-Bali dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Penghargaan yang mengapresiasi upaya Pemkot Surabaya memperluas akses layanan keuangan, meningkatkan literasi masyarakat, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah itu diterima langsung oleh Wali Kota Eri Cahyadi di Jakarta, baru-baru ini.
Eri menyebut penghargaan itu sebagai hasil sinergi Pemkot Surabaya dengan para pemangku kepentingan di sektor keuangan dalam menggerakkan aktivitas ekonomi dan memperluas manfaat layanan keuangan bagi masyarakat.
"Dalam TPAKD Award kemarin, alhamdulillah untuk Jawa-Bali, Kota Surabaya mendapatkan yang terbaik. Di sana itu adalah bagaimana kami bersinergi dengan seluruh stakeholder yang ada agar bisa menggerakkan pergerakan ekonomi, pergerakan keuangan," kata Eri di Balai Kota Surabaya, Rabu (28/10).
Menurutnya, perluasan akses keuangan perlu berjalan seiring dengan pengembangan potensi ekonomi masyarakat. Keterlibatan generasi Z hingga pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi bagian dari upaya mendorong perputaran ekonomi di Surabaya.
Eri berharap, kolaborasi Pemkot Surabaya, OJK, dan pelaku sektor keuangan dapat terus berlanjut sehingga manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat.
"Matur nuwun (terima kasih) untuk OJK, dan seluruh pihak di bidang keuangan yang terus berkolaborasi bersinergi dengan Pemerintah Kota Surabaya," katanya.
Keberhasilan meraih predikat terbaik TPAKD Award 2026 disebut sebagai buah pelaksanaan tujuh program unggulan di sepanjang 2025. Program itu berfokus pada perluasan akses keuangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan warga.
"Secara resmi pemkot menerima penghargaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Award 2026 Tingkat Kota untuk wilayah Jawa-Bali. Tim ini bertugas memberikan literasi dan inklusi keuangan kepada warga Surabaya," kata Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Surabaya, Vykka Anggradevi Kusuma.
Pelaksanaan program TPAKD Surabaya dirancang seiring dengan pencapaian sejumlah indikator pembangunan Surabaya pada 2025. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,87 persen, melampaui target 5,77 persen. Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 85,65 dari target 85,26, dan tingkat kemiskinan 3,56 persen dari target 3,9 persen.
Ketujuh program TPAKD Surabaya itu mencakup penguatan infrastruktur digital, pendampingan akses keuangan, perlindungan pekerja, pembiayaan UMKM, pemberdayaan ekonomi lokal, edukasi investasi, hingga digitalisasi pembayaran.
Pertama, adalah Satu Data Surabaya, yakni penguatan infrastruktur digital melalui pemanfaatan aplikasi, situs web, dan sistem data terpadu. Sistem tersebut digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan ekonomi dan penyaluran bantuan sosial.
Kedua, adalah PASTI LAKU yang menyediakan asistensi, pendampingan, literasi, serta edukasi akses keuangan bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Ketiga, adalah program perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja, pengemudi ojek online (ojol), serta pelayan masyarakat dengan cakupan 99.724 peserta.
Keempat, adalah penyaluran Kredit Melawan Rentenir (K/PMR) PUSPITA melalui PT BPR Surya Artha Utama, yang telah menjangkau 2.138 debitur.
Kelima, adalah Pemberdayaan dan Ketahanan Ekonomi Nang Suroboyo (PEKEN), sebagai platform digital untuk memperluas pemasaran produk UMKM lokal melalui peken.surabaya.go.id. Hingga akhir 2025, program ini melibatkan 5.734 UMKM dengan omzet Rp216 miliar.
Keenam, adalah Galeri Investasi Pasar Modal yang menyediakan edukasi dan sarana investasi legal bagi masyarakat di Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola.
Ketujuh, adalah digitalisasi pembayaran melalui Kartu Identitas Anak (KATEPAY) dan Simpanan Pelajar (SimPel) di Kota Surabaya. Nilai transaksi atau simpanan dalam program itu saat ini mencapai sekitar Rp158 miliar.
Pemkot Surabaya juga menyediakan skema pembiayaan berbunga rendah untuk mendukung pengembangan UMKM, seperti melalui PUSPITA dengan bunga 3 persen per tahun dan Sikumis dengan bunga 5 persen per tahun.
Lalu, dukungan kepada kelompok berpenghasilan rendah diberikan melalui bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dibiayai APBD. Adapun untuk pelaku UMKM, difasilitasi pemasaran digital melalui platform PEKEN.
"Dalam hal ini pemkot bersama OJK dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) bersinergi dalam upaya memberikan literasi dan inklusi keuangan ke sekolah-sekolah, UMKM sampai kelompok perempuan," kata Vykka.
Untuk tahun 2026, Pemkot Surabaya berencana melanjutkan sejumlah program yang sudah ada, termasuk memperkuat basis data dan literasi keuangan melalui program SOMASI PINJOL.
"Ada juga penambahan program baru berupa digitalisasi pembayaran parkir, pajak dan retribusi, ekosistem digitalisasi pasar tradisional dan pariwisata," pungkas Vykka.
