NADIKABAR.COM — Pemerintah mengirimkan bantuan dana ke tujuh provinsi terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Total anggaran mencapai Rp 1,23 triliun.
Tujuh provinsi tersebut yakni Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Riau.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono mengatakan bantuan ini akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama sudah disalurkan pada 7 September 2026 dan tahap kedua pada 22 Oktober 2026.
"Hari ini bantuan pemerintah pusat tahap kedua tersebut sudah ditransfer. Total bantuan pemerintah pusat adalah sebesar Rp1,235 triliun," ujar Sugiono dalam keterangan tertulis, Kamis (22/10/2026).
Sugiono mengatakan Presiden terus memonitor secara langsung penanganan karhutla dan perkembangan situasinya setiap hari. Presiden pun meminta bantuan anggaran diprioritaskan untuk perlindungan masyarakat yang terdampak, termasuk di dalamnya pelayanan kesehatan.
Selain itu juga untuk fasilitas atau sarana pemulihan, seperti rumah oksigen dan penanganan masyarakat yang terkena infeksi saluran pernapasan akut.
"Prioritas berikutnya tentu saja untuk upaya-upaya pemadaman, kemudian upaya-upaya mengatasi kebakaran hutan dan lahan, penambahan sarana seperti alat perlengkapan diri atau alat pelindung diri, kemudian pompa air, tangki air, selang pemadaman. Kemudian, alat suntik air untuk lahan gambut, pembuatan sumur bor, dan juga operasional dan mobilisasi personil, dalam rangka pemadaman karhutla," terangnya.
Berikutnya, bantuan diprioritaskan untuk dukungan logistik bagi para personel yang terlibat dalam upaya pemadaman karhutla ini. Sebab, kata Sugiono, penanganan karhutla ini memerlukan kolaborasi dari berbagai unsur, terutama masyarakat yang berada di lokasi terdampak.
Sugiono menyebut saat ini ada sekitar 71 ribu personel yang dikerahkan untuk mengatasi situasi karhutla dengan berbagai upaya dan operasi, baik melalui darat maupun udara. Ia berharap bantuan anggaran ini mempercepat penanganan karhutla.
"Bantuan tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan tanggap darurat karhutla, kemudian membantu masyarakat yang terdampak semaksimal mungkin, dan juga merupakan wujud dari upaya keras pemerintah dalam rangka menangani kebakaran hutan dan lahan," katanya.
