NADIKABAR.COM — Angka anak tidak sekolah (ATS) di Kota Tasikmalaya dominan ditemukan di wilayah perkotaan. Berdasarkan pendataan awal, konsentrasi jumlah ATS cukup tinggi berada di kawasan pusat kota, seperti Kecamatan Cihideung, Tawang, dan Cipedes.
Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Dinas Pendidikan memasang target tinggi untuk menuntaskan proses verifikasi dan validasi (verval) data ATS di seluruh wilayah, termasuk kawasan perkotaan, agar rampung pada Oktober 2026 mendatang.
Berdasarkan data sementara dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, terdapat sebanyak 7.520 anak yang masuk dalam daftar ATS dan seluruhnya harus melewati proses verifikasi.
Dari total data tersebut, petugas di lapangan hingga saat ini telah berhasil memverifikasi 4.470 anak, sehingga masih menyisakan sekitar 3.050 anak yang harus dituntaskan proses vervalnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Rojab Riswan Taufik menyampaikan bahwa langkah penanganan ATS ini sejatinya telah digulirkan sejak 7 Agustus 2026 lalu, melalui koordinasi intensif bersama berbagai unsur pemerintahan dan kewilayahan.
Pihaknya menginstruksikan agar seluruh sisa data ATS dapat ditindaklanjuti secara menyeluruh paling lambat Oktober depan.
"Alhamdulillah, sebulan berprogres sudah terverifikasi sebanyak 4.470. Sehingga ada sekitar 3.050 yang tersisa yang harus diverifikasi," ujar Rojab, Kamis (3/9/2026).
Dari ribuan anak yang datanya telah terverifikasi, kabar baiknya sebanyak 2.764 anak di antaranya sudah berhasil kembali aktif mengenyam pendidikan di sekolah.
Rojab berharap sisa proses verval dapat segera dirampungkan agar anak-anak yang belum terjangkau bisa mendapatkan penanganan yang tepat sesuai dengan permasalahan yang mereka hadapi.
Rojab memaparkan, pelaksanaan verval di lapangan tidak sekadar menghitung atau mendata ulang jumlah anak yang berhenti sekolah.
Lebih dari itu, para petugas harus menelusuri akar masalah serta kondisi riil di lapangan. Kasusnya sangat bervariasi, mulai dari anak yang belum terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), anak yang sudah pindah domisili namun datanya masih tertinggal, hingga anak-anak yang terpaksa berhenti sekolah karena memilih bekerja atau terkendala persoalan ekonomi keluarga.
Di tengah tantangan penanganan ATS di wilayah perkotaan, seperti Kecamatan Cihideung yang tercatat memiliki progres paling lambat, wilayah lain justru menunjukkan kinerja pemutakhiran data yang sangat cepat.
Salah satunya adalah Kecamatan Bungursari. Dari 185 anak yang terdaftar sebagai ATS di wilayah Bungursari, sebanyak 177 anak di antaranya telah berhasil diverifikasi.
Bahkan, tidak hanya sekadar pendataan, sebanyak 11 anak dari Kecamatan Bungursari telah berhasil disalurkan untuk melanjutkan pendidikan nonformal melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
"Sudah ada 11 anak yang sudah tersalurkan ke PKBM. Mereka perempuan semua, jurusannya tata rias," ungkap Rojab.
Dia menambahkan, ribuan anak yang masuk dalam kategori ATS ini sejatinya tersebar di hampir seluruh jenjang pendidikan.
Oleh karena itu, percepatan penanganan ATS di pusat kota maupun pinggiran menjadi pekerjaan rumah bersama yang memerlukan kecermatan tinggi.
"Jadi memang harus kita lihat satu per satu kondisinya. Jangan sampai data yang ada ini kemudian tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan," tegasnya.
Guna mengejar target penuntasan pada Oktober mendatang, Rojab memastikan Dinas Pendidikan akan terus memperkuat kolaborasi dengan unsur kewilayahan hingga tokoh masyarakat setempat.
Pemutakhiran data juga akan terus dilakukan secara berkala dan berkesinambungan agar perkembangan penanganan ATS dapat terus terpantau.
Menurutnya, hasil verifikasi akhir nantinya akan menjadi pijakan utama bagi Dinas Pendidikan dalam menentukan bentuk intervensi yang paling tepat, baik berupa pengembalian ke sekolah formal maupun penyaluran ke jalur nonformal.
"Saya yakin dengan timeline bulan Oktober itu beres. Nanti dengan intensitas update per minggu, dan ketercapaian itu akan terwujud. Yang paling penting bukan hanya datanya selesai, tetapi anaknya juga bisa kembali mendapatkan hak pendidikan," kata Rojab
