NADIKABAR.COM — Relawan 98 Resolution Network berkomitmen untuk mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sudah genap berjalan dua tahun ini.
Sebagai pendukung Prabowo-Gibran, Pemrakarsa 98 Resolution Network Haris Rusly Moti mengatakan ingin turut mewujudkan cita-cita Prabowo agar kemakmuran bersama harus dapat dirasakan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.
"Tujuan akhirnya adalah mewujudkan bangsa yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, serta memiliki pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada rakyat," kata Rusly dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis.
Dia menegaskan dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum untuk memperkuat demokrasi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut dia, demokrasi tidak cukup diwujudkan melalui kebebasan politik, tetapi juga harus memberikan akses yang adil kepada masyarakat untuk mengelola sumber daya ekonomi dan menikmati kekayaan negara.
Dia menjelaskan gerakan reformasi telah menghasilkan pelembagaan demokrasi politik, mulai dari jaminan kebebasan berserikat dan menyampaikan pendapat di muka umum, kemerdekaan pers, peradilan independen, hingga penyelenggaraan pemilihan umum secara berkala.
Mekanisme demokrasi tersebut mencakup pemilihan presiden, anggota DPR RI dan DPRD, gubernur, serta bupati dan wali kota.
Namun, dia mengingatkan bahwa demokrasi politik yang tidak berjalan beriringan dengan demokrasi ekonomi berpotensi melahirkan demokrasi semu.
Menurut dia, kebebasan politik harus disertai kesempatan yang setara bagi masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya ekonomi serta kekayaan negara.
Dia menilai demokrasi kehilangan tujuan utamanya apabila kekayaan nasional hanya terkonsentrasi pada segelintir kelompok yang disebutnya sebagai "serakahnomic".
Kondisi tersebut, kata dia, bertentangan dengan cita-cita demokrasi yang seharusnya menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat.
Dia pun turut mengutip pemikiran Presiden Pertama RI Soekarno untuk menggambarkan ketimpangan distribusi kekayaan.
"Jangan sampai rakyat yang mati-matian berjuang, tapi yang mengkonsumsi nangkanya hanya segelintir atau satu persen orang atau kelompok, sementara 99 persen rakyat hanya kena ‘getahnya’ saja," katanya.
