Namun berdasarkan hukum Mongolia, pengunduran diri presiden harus disetujui oleh 126 anggota Majelis Agung Negara, yaitu parlemen unikameral negara tersebut. Sehingga pengunduran diri ini baru benar-benar bisa dilakukan jika parlemen setuju.

Dugaan Kasus Korupsi Presiden Mongolia

Melansir Deutsche Welle, tuduhan korupsi terhadap Khurelsukh Ukhnaa bermula saat seorang mantan walikota Ulaanbaatar, Nyambaatar Khishgee, menyebut Presiden Mongolia itu telah menerima US$ 25 juta atau Rp 456,6 miliar (kurs Rp 18.264/dolar AS) terkait dengan proyek kereta api Tavantolgoi-Gashuunsukhait.

Jalur kereta api ini menghubungkan tambang batu bara Tavantolgoi dengan pelabuhan Gashuunsukhait di Mongolia yang berbatasan dengan China, sebuah pusat utama untuk ekspor batu bara dari Mongolia ke Negeri Tirai Bambu.