"Verifikasi secara langsung di lingkungan tempat tinggal warga diperlukan untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat secara faktual," pungkas Mario.
Dia pun berharap agar Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono lebih akomodatif dan bersedia hadir langsung di perkampungan warga, seperti di rumah-rumah susun dan permukiman padat.
"Jangan hanya mengandalkan aplikasi dan pertemuan di kantor, tapi datang dan lihat langsung penderitaan rakyat,” tegas Mario.
Sekretaris Jenderal KWJK Iswadi Gombloh mengatakan hasil temuan di lapangan menunjukkan masih terdapat persoalan administrasi dan pendataan yang perlu ditindaklanjuti.
Untuk itu, KWJK berencana memperluas posko advokasi di berbagai wilayah Jakarta dan tidak hanya menangani persoalan desil maupun bansos, tetapi juga membuka pengaduan terkait pendidikan, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), jaminan kesehatan melalui BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan pembebasan biaya rumah sakit, serta persoalan penggusuran dan penataan permukiman.
Di sisi lain, Juru Bicara KWJK Dea Melrisa menambahkan terkait data warga yang terindikasi terkait judi online (judol), kategori tersebut tidak seharusnya langsung dianggap bersalah tanpa dilakukan pemeriksaan dan pemutakhiran data di lapangan.
Selama ini, kata dia, ketika keluarga yang terindikasi judi online mau melapor dan meminta kejelasan ke kelurahan, beberapa kelurahan justru tidak memberikan solusi sama sekali.
