“Mereka langsung menjustifikasi seolah-olah warga pasti bersalah tanpa ada cross-check atau pemutakhiran ulang ke rumah warga. Padahal, banyak dari mereka yang menjadi korban pencurian identitas," ungkap Dea.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan pemadanan data bukan hanya untuk menentukan desil, tetapi juga menjadi dasar untuk mengetahui kebutuhan setiap keluarga.
Menurut dia, data yang sudah sesuai akan ditindaklanjuti melalui program perlindungan sosial, baik dari Kemensos, kementerian dan lembaga lain, maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Ada sebagian data yang memang perlu perbaikan desil, tidak sesuai dengan kenyataan, tapi sebagian lagi memang sudah sesuai dengan data yang kita punya," jelas Saifullah.
Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu pun mengapresiasi inisiatif KWJK dalam mengumpulkan data langsung dari masyarakat, karena informasi tersebut sangat membantu pemerintah dalam memperbaiki data sekaligus menentukan program yang dibutuhkan keluarga.
"Ini bentuk partisipasi yang nyata dan tentu kita apresiasi," ujar Gus Ipul.
Sebelumnya, KWJK melakukan audiensi dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono untuk membahas persoalan ketidaksesuaian data dan penyaluran bansos. Pertemuan itu turut dihadiri oleh Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos Joko Widiarto beserta jajaran pejabat Kemensos pada Senin (21/9).
