NADIKABAR.COM — Advokasi Koalisi Warga Jakarta untuk Keadilan (KWJK) dengan Kementerian Sosial (Kemensos) membuat 406 keluarga yang masuk kelompok desil 1 hingga 4 dapat diproses untuk pembukaan rekening sebagai bagian dari tahapan penyaluran bantuan sosial (bansos).
"Ini merupakan hasil pemadanan data yang dihimpun dan diserahkan kepada Kementerian Sosial," kata Ketua Umum KWJK Marlo Sitompul di Jakarta, Rabu
Dia mengatakan hasil tersebut merupakan kemajuan dalam perjuangan warga miskin Jakarta yang sebelumnya menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi pada Kamis (17/9).
Menurut dia, dalam proses pemadanan itu, data yang dihimpun melalui posko-posko warga KWJK sebelumnya berjumlah sekitar 4.600 data. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan data ganda sehingga jumlahnya menjadi sekitar 2.900 keluarga.
"Dari jumlah itu, 406 data keluarga di Jakarta yang berada pada desil 1 hingga 4 akan diproses untuk pembukaan rekening penyaluran bansos," ujar Mario.
Sementara itu, data lainnya masih membutuhkan penelusuran lebih lanjut karena terdapat ketidaksesuaian kategori desil maupun persoalan administrasi lainnya.
"Perbaikan dan pengusulan desil penerima bansos ini terus kita lakukan sinkronisasi, sehingga semua warga miskin betul-betul bisa mendapatkan haknya dan bantuan ini harus tepat sasaran," tutur Mario.
Pihaknya pun mendorong Kemensos agar tidak hanya mengandalkan sistem pendataan digital dalam menyelesaikan persoalan bansos.
"Verifikasi secara langsung di lingkungan tempat tinggal warga diperlukan untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat secara faktual," pungkas Mario.
Dia pun berharap agar Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono lebih akomodatif dan bersedia hadir langsung di perkampungan warga, seperti di rumah-rumah susun dan permukiman padat.
"Jangan hanya mengandalkan aplikasi dan pertemuan di kantor, tapi datang dan lihat langsung penderitaan rakyat,” tegas Mario.
Sekretaris Jenderal KWJK Iswadi Gombloh mengatakan hasil temuan di lapangan menunjukkan masih terdapat persoalan administrasi dan pendataan yang perlu ditindaklanjuti.
Untuk itu, KWJK berencana memperluas posko advokasi di berbagai wilayah Jakarta dan tidak hanya menangani persoalan desil maupun bansos, tetapi juga membuka pengaduan terkait pendidikan, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), jaminan kesehatan melalui BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan pembebasan biaya rumah sakit, serta persoalan penggusuran dan penataan permukiman.
Di sisi lain, Juru Bicara KWJK Dea Melrisa menambahkan terkait data warga yang terindikasi terkait judi online (judol), kategori tersebut tidak seharusnya langsung dianggap bersalah tanpa dilakukan pemeriksaan dan pemutakhiran data di lapangan.
Selama ini, kata dia, ketika keluarga yang terindikasi judi online mau melapor dan meminta kejelasan ke kelurahan, beberapa kelurahan justru tidak memberikan solusi sama sekali.
“Mereka langsung menjustifikasi seolah-olah warga pasti bersalah tanpa ada cross-check atau pemutakhiran ulang ke rumah warga. Padahal, banyak dari mereka yang menjadi korban pencurian identitas," ungkap Dea.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan pemadanan data bukan hanya untuk menentukan desil, tetapi juga menjadi dasar untuk mengetahui kebutuhan setiap keluarga.
Menurut dia, data yang sudah sesuai akan ditindaklanjuti melalui program perlindungan sosial, baik dari Kemensos, kementerian dan lembaga lain, maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Ada sebagian data yang memang perlu perbaikan desil, tidak sesuai dengan kenyataan, tapi sebagian lagi memang sudah sesuai dengan data yang kita punya," jelas Saifullah.
Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu pun mengapresiasi inisiatif KWJK dalam mengumpulkan data langsung dari masyarakat, karena informasi tersebut sangat membantu pemerintah dalam memperbaiki data sekaligus menentukan program yang dibutuhkan keluarga.
"Ini bentuk partisipasi yang nyata dan tentu kita apresiasi," ujar Gus Ipul.
Sebelumnya, KWJK melakukan audiensi dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono untuk membahas persoalan ketidaksesuaian data dan penyaluran bansos. Pertemuan itu turut dihadiri oleh Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos Joko Widiarto beserta jajaran pejabat Kemensos pada Senin (21/9).
