NADIKABAR.COM — Tiga orang advokat dan satu mahasiswa mengajukan uji materiil Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP (KUHAP 2025) yang mempersoalkan tentang penyadapan.
Para Pemohon yakni, Pardamean Sihombing, Eprina Manurung, Christian Adrianus Sihite (Advokat), dan Matthew Febrian Otniel Lambok Hutasoit (mahasiswa).
Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan di Jakarta, Rabu, Pemohon mendalilkan Pasal 136 ayat (1) KUHAP dinilai bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.
Pasal 136 ayat (1) KUHAP itu menyatakan “Penyidik dapat melakukan penyadapan untuk kepentingan penyidikan”.
“Bahwa penyadapan terhadap satu nomor selalu merangkap dua pihak, yaitu pemilik nomor yang disasar dari setiap orang yang berbicara dengannya. Oleh karena itu, para pemohon dapat ikut tersadap tanpa pernah menjadi tersangka,” kata Christian Adrianus Sihite selaku Pemohon.
Dalam sidang yang dipimpin majelis hakim panel Ketua MK Suhartoyo bersama dengan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah sebagai anggota, Pemohon menguraikan pokok-pokok permohonannya.