Pokok permohonan dalam norma a quo memberikan kewenangan menyadap kepada penyidik tanpa syarat apapun, baik mengenai tindak pidana, ambang bukti, izin peradilan, maupun mendengarkan, merekam, dan mencatat transmisi informasi elektronik melalui jaringan kabel maupun nirkabel.

Menurutnya, dalam hal ini, panggilan telepon kepada para Pemohon berada di dalam jangkauan definisi tersebut di atas.

Para Pemohon tidak dapat mengetahui keadaan tersebut karena penyadapan dilakukan secara rahasia dan KUHAP tidak mewajibkan pemberitahuan kepada siapa pun.

Pemohon menyatakan kerugian konstitusional bersifat aktual dan/atau setidak-tidaknya potensial. Sebab, sejak berlakunya norma a quo pada 2 Januari 2026 tanpa ketentuan peralihan yang menangguhkan pelaksanaannya, bahaya dari kewenangan menyadap yang tidak dibatasi undang-undang tersebut telah tampak secara nyata kerugiannya.

β€œBahwa kerugian para pemohon bersifat aktual dan setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi,” ujarnya.

Atas dalil-dalil tersebut, para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan Pasal 136 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengingat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: β€œSelama belum diatur lain dalam Undang-Undang mengenai penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).