Kemudian, penyidik dapat melakukan penyadapan untuk kepentingan penyidikan setelah mendapat izin ketua pengadilan negeri, dan dalam keadaan mendesak penyadapan dapat dilakukan terlebih dahulu dengan kewajiban meminta persetujuan ketua pengadilan negeri paling lama 1x24 jam, dan dalam hal persetujuan tidak diberikan. Penyadapan wajib dihentikan dan hasilnya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti”.

Dalam penasehatannya, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah memberikan catatan terkait kedudukan hukum para Pemohon, serta dalil permohonan kontradiksi dengan posita (dasar gugatan).

β€œSaudara sepertinya ini mempersoalkan penyadapan, padahal di posita tidak mempersoalkan, ini bisa ada terjadi kontradiksi ya. Diklirkan (perjelas-red) nanti, apakah benar-benar tidak mempersoalkan penyadapan? Berarti apa?” kata Guntur.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Daniel meminta agar para Pemohon memperkuat bukti-bukti dari kekhawatiran atas penyadapan tersebut dengan melampirkan dalam permohonan.

β€œDari segi substansi ini menarik, tetapi perlu pada Pemohon untuk membangun argumentasi dalam positianya yang berkaitan dengan advokat, yang dapat meyakinkan Mahkamah,” ujar Daniel.

Di akhir persidangan, Ketua MK Suhartoyo mengatakan para Pemohon diberi waktu selama 14 hari sejak berakhirnya sidang pemeriksaan pendahuluan untuk memperbaiki permohonannya. Naskah perbaikan dapat diserahkan selambat-lambatnya pada Selasa (1/12).