NADIKABAR.COM — Tiga orang advokat dan satu mahasiswa mengajukan uji materiil Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP (KUHAP 2025) yang mempersoalkan tentang penyadapan.
Para Pemohon yakni, Pardamean Sihombing, Eprina Manurung, Christian Adrianus Sihite (Advokat), dan Matthew Febrian Otniel Lambok Hutasoit (mahasiswa).
Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan di Jakarta, Rabu, Pemohon mendalilkan Pasal 136 ayat (1) KUHAP dinilai bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.
Pasal 136 ayat (1) KUHAP itu menyatakan “Penyidik dapat melakukan penyadapan untuk kepentingan penyidikan”.
“Bahwa penyadapan terhadap satu nomor selalu merangkap dua pihak, yaitu pemilik nomor yang disasar dari setiap orang yang berbicara dengannya. Oleh karena itu, para pemohon dapat ikut tersadap tanpa pernah menjadi tersangka,” kata Christian Adrianus Sihite selaku Pemohon.
Dalam sidang yang dipimpin majelis hakim panel Ketua MK Suhartoyo bersama dengan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah sebagai anggota, Pemohon menguraikan pokok-pokok permohonannya.
Pokok permohonan dalam norma a quo memberikan kewenangan menyadap kepada penyidik tanpa syarat apapun, baik mengenai tindak pidana, ambang bukti, izin peradilan, maupun mendengarkan, merekam, dan mencatat transmisi informasi elektronik melalui jaringan kabel maupun nirkabel.
Menurutnya, dalam hal ini, panggilan telepon kepada para Pemohon berada di dalam jangkauan definisi tersebut di atas.
Para Pemohon tidak dapat mengetahui keadaan tersebut karena penyadapan dilakukan secara rahasia dan KUHAP tidak mewajibkan pemberitahuan kepada siapa pun.
Pemohon menyatakan kerugian konstitusional bersifat aktual dan/atau setidak-tidaknya potensial. Sebab, sejak berlakunya norma a quo pada 2 Januari 2026 tanpa ketentuan peralihan yang menangguhkan pelaksanaannya, bahaya dari kewenangan menyadap yang tidak dibatasi undang-undang tersebut telah tampak secara nyata kerugiannya.
“Bahwa kerugian para pemohon bersifat aktual dan setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi,” ujarnya.
Atas dalil-dalil tersebut, para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan Pasal 136 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengingat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: “Selama belum diatur lain dalam Undang-Undang mengenai penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Kemudian, penyidik dapat melakukan penyadapan untuk kepentingan penyidikan setelah mendapat izin ketua pengadilan negeri, dan dalam keadaan mendesak penyadapan dapat dilakukan terlebih dahulu dengan kewajiban meminta persetujuan ketua pengadilan negeri paling lama 1x24 jam, dan dalam hal persetujuan tidak diberikan. Penyadapan wajib dihentikan dan hasilnya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti”.
Dalam penasehatannya, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah memberikan catatan terkait kedudukan hukum para Pemohon, serta dalil permohonan kontradiksi dengan posita (dasar gugatan).
“Saudara sepertinya ini mempersoalkan penyadapan, padahal di posita tidak mempersoalkan, ini bisa ada terjadi kontradiksi ya. Diklirkan (perjelas-red) nanti, apakah benar-benar tidak mempersoalkan penyadapan? Berarti apa?” kata Guntur.
Sementara itu, Hakim Konstitusi Daniel meminta agar para Pemohon memperkuat bukti-bukti dari kekhawatiran atas penyadapan tersebut dengan melampirkan dalam permohonan.
“Dari segi substansi ini menarik, tetapi perlu pada Pemohon untuk membangun argumentasi dalam positianya yang berkaitan dengan advokat, yang dapat meyakinkan Mahkamah,” ujar Daniel.
Di akhir persidangan, Ketua MK Suhartoyo mengatakan para Pemohon diberi waktu selama 14 hari sejak berakhirnya sidang pemeriksaan pendahuluan untuk memperbaiki permohonannya. Naskah perbaikan dapat diserahkan selambat-lambatnya pada Selasa (1/12).