Studi IBM menunjukkan 93 persen pemimpin bisnis di Indonesia percaya diri terhadap kemampuan penerapan AI, namun baru 24 persen yang telah memiliki kerangka tata kelola yang jelas.
Pemerintah sendiri saat ini tengah menyusun Peta Jalan AI Nasional 2026-2029 dan kerangka etika AI untuk mengantisipasi risiko keamanan, seperti kebocoran data hingga manipulasi perintah (prompt injection).
Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengingatkan pentingnya menetapkan batas kewenangan serta kontrol manusia (human-in-the-loop) seiring bergesernya AI ke arah sistem yang mampu mengambil keputusan secara mandiri.
Oleh karena itu, integrasi Agentic AI di tingkat korporasi dituntut berfokus pada inovasi prototipe sekaligus kepatuhan terhadap standar keamanan data, relevansi operasional, serta mitigasi risiko secara berkelanjutan.
