Setelah kebutuhan pelayanan dasar terpenuhi, Nawardi menyebut pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan aset. Beberapa di antaranya pasar, sekolah, dan fasilitas publik lainnya.
Prioritas berikutnya adalah menyelesaikan kewajiban pembayaran proyek yang telah jatuh tempo maupun utang pemerintah daerah.
Menurutnya, ketiga kebutuhan tersebut perlu menjadi "prioritas untuk TKD".
Namun, Nawardi menilai alokasi TKD saja tidak cukup untuk membiayai seluruh kebutuhan pembangunan daerah. Karena itu, ia mendorong pemerintah pusat dan daerah memperkuat sinergi agar program pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
"Jadi harus ada sinergi antara TKD, program prioritas, dan program dari lewat kementerian dan lembaga yang berada di daerah. Jadi semuanya berjalan sesuai dengan kebutuhan daerah," ujarnya.
