Program tersebut antara lain Program Indonesia Pintar bagi 22 juta siswa, Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan target 74 juta penerima, Cek Kesehatan Gratis, Program Keluarga Harapan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat, serta pembiayaan iuran BPJS Kesehatan bagi 96,8 juta masyarakat.
Berbagai subsidi dan kompensasi energi juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat.
Di sisi akses keuangan, pemerintah terus mendorong peningkatan inklusi dan literasi keuangan.
Indeks inklusi keuangan telah mencapai 93,61 persen, sedangkan literasi keuangan mencapai 69,57 persen. Meski demikian, inklusi keuangan syariah masih berada pada 13,14 persen.
Airlangga menilai kondisi tersebut menjadi ruang yang perlu diperkuat melalui peningkatan pemahaman masyarakat sekaligus perluasan akses terhadap produk dan layanan keuangan syariah.
Lebih lanjut, pemerintah juga menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas kepemilikan rekening masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Sejalan dengan penguatan inklusi keuangan, pemerintah terus mengembangkan ekonomi syariah dan industri halal sebagai bagian dari penguatan ekonomi nasional.
Airlangga menyampaikan aset keuangan syariah Indonesia telah mencapai sekitar Rp3.131 triliun dan menempatkan Indonesia bersama Malaysia pada posisi keempat dunia.
