NADIKABAR.COM — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah mengarahkan kebijakan keuangan nasional tidak lagi sebatas memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, tetapi juga mendorong kesejahteraan finansial melalui penguatan ketahanan dan keamanan keuangan.
Airlangga dalam acara International Fora for Kredit Program Pemerintah di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis, menyatakan, kebijakan tersebut penting dan mendesak mengingat tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 93 persen, sedangkan tingkat literasi keuangan masih berada di kisaran 63 persen.
Mestinya, menurut Airlangga, tingginya inklusi keuangan perlu diimbangi dengan peningkatan literasi agar masyarakat mampu memahami dan mengelola keuangan secara sehat.
“Bapak Presiden ingin agar masyarakat mengerti financial welfare ataupun kesejahteraan keuangan melalui financial wellness, financial resilience dan financial security,” kata Airlangga.
Ia menjelaskan, perubahan orientasi kebijakan tersebut menjadi salah satu tujuan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan yang baru diluncurkan Presiden.
