NADIKABAR.COM — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan perpanjangan kewajiban sertifikasi halal hingga Oktober 2028 bertujuan mencegah hambatan perdagangan sekaligus menjaga kelancaran aktivitas dunia usaha.
Airlangga mengatakan pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2026, yang memperpanjang masa kewajiban sertifikasi halal hingga Oktober 2028 sebagai langkah memberikan kepastian regulasi bagi pelaku usaha nasional.
"Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2026 yang memperpanjang kewajiban sertifikasi halal hingga Oktober 2028. Jadi, saya rasa dengan hal ini tidak ada alasan munculnya tantangan perdagangan bagi industri makanan dan minuman, farmasi, serta industri lainnya," katanya dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat.
Airlangga menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Kadin Monthly Economic Diplomatic Breakfast bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, para duta besar negara sahabat, serta pejabat diplomatik untuk memaparkan perkembangan perekonomian nasional yang diselenggarakan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta.
Airlangga mengatakan kebijakan tersebut menjawab isu yang selama ini kerap muncul dalam pembahasan dengan berbagai kantor kedutaan besar terkait implementasi kewajiban sertifikasi halal di Indonesia.
