Airlangga menambahkan kewajiban sertifikasi halal untuk jasa terkait makanan serta produk impor mulai berlaku pada 18 Oktober 2028 dengan tetap mempertimbangkan mekanisme pengakuan timbal balik antarlembaga sertifikasi.
Sementara itu, tenggat waktu yang telah ditetapkan sebelumnya tetap dipertahankan, yakni kewajiban sertifikasi bagi obat bebas berlaku pada 2029, sedangkan obat resep mulai diterapkan pada 2034.
Pemerintah juga mencabut Peraturan BPJPH Nomor 4 Tahun 2026 sehingga ketentuan inspeksi prapengapalan khusus halal terhadap produk asing yang masuk ke Indonesia tidak lagi diberlakukan.
Meski demikian, Airlangga menegaskan persyaratan kepabeanan, impor, dan perdagangan tetap berlaku, sementara sertifikasi halal bagi produk pangan impor tertentu mulai diterapkan pada 18 Oktober 2028 melalui pengaturan pengakuan timbal balik.
