"Saya ingin menyampaikan isu yang selalu ada di sebagian besar kantor kedutaan besar adalah mengenai kebijakan halal," ujarnya.
Menurut Airlangga, perpanjangan itu memastikan tidak ada alasan munculnya hambatan perdagangan bagi industri makanan, minuman, farmasi, serta berbagai sektor lain yang terdampak ketentuan sertifikasi halal.
Ia menjelaskan kebijakan tersebut mencakup produk makanan, minuman, hasil sembelihan atau hewan, sekaligus memberikan ruang penyesuaian bagi usaha mikro dan kecil dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal.
Perpanjangan juga berlaku bagi suplemen obat bahan alam, kosmetik, bahan kimia, barang konsumsi tertentu, serta alat kesehatan kelas A yang masuk dalam cakupan kebijakan pemerintah.
