NADIKABAR.COM — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan Bantuan Subsidi Upah (BSU) menyasar pekerja dengan penghasilan di bawah Rp3 juta per bulan.

Sementara itu, pekerja dengan gaji maksimal Rp10 juta per bulan akan menjadi sasaran perluasan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP).

Airlangga mengatakan data calon penerima BSU saat ini masih dalam proses di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

"BSU kan di bawah Rp3 juta, pokoknya semua yang di bawah Rp 3 juta itu akan diberikan BSU ya, sekarang datanya masih diitukan (diproses) di Kemenaker," ujar Airlangga saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (9/11).

Ia menjelaskan bantuan subsidi upah dan insentif PPh Pasal 21 DTP memiliki kelompok sasaran yang berbeda. Pemerintah menyiapkan perluasan insentif pajak bagi pekerja dengan penghasilan lebih tinggi, termasuk kelompok kelas menengah.

Airlangga menyebut terdapat sekitar 13 juta pekerja dengan penghasilan di bawah Rp10 juta yang menjadi target perluasan insentif PPh Pasal 21 DTP.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan komposisi penerima BSU, termasuk porsi pekerja kelas menengah dari data awal sekitar 13 juta calon penerima, belum dapat dipastikan.

Menurut Yassierli, data tersebut masih dalam proses finalisasi di Kementerian Keuangan. Setelah itu, pemerintah akan melakukan validasi dan verifikasi untuk memastikan data akhir penerima bantuan.

"Itu kan data awal. Saat ini prosesnya masih di Kementerian Keuangan untuk finalisasi. Nanti datanya pasti kita validasi dan verifikasi lagi. Dari situ baru kita dapat data finalnya seperti apa," ujar Yassierli saat ditemui di Jakarta.

Yassierli juga belum merinci kesiapan penyaluran BSU. Ia mengatakan pemerintah masih menyiapkan program tersebut dan menunggu lini masa pelaksanaannya.

Terkait ketepatan sasaran bantuan, Yassierli menyebut data calon penerima yang berasal dari BPJS Ketenagakerjaan nantinya akan melalui proses pembersihan atau cleansing sebelum ditetapkan.

"Sejauh ini masih di Kementerian Keuangan. Nanti data dari BPJS Ketenagakerjaan akan kita cleansing," katanya.