NADIKABAR.COM — Guru Besar Ilmu Politik Universitas Nasional, Prof Yuddy Chrisnandi menilai langkah Presiden Prabowo Subianto memilih Jenderal Pol Suyudi Ario Seto sudah tepat. Pria yang juga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) periode 2014-2016 menilai langkah itu sebagai bentuk kematangan dalam kepemimpinan Prabowo.

"Pilihan Presiden Prabowo tersebut merupakan bukti nyata ketegasan dan selektivitas dalam menempatkan pimpinan institusi strategis negara berdasarkan rekam jejak dan prestasi yang terukur," kata Yuddy Chrisnandi di Jakarta, Jumat (2/10/2026).

Ia menyampaikan bahwa dari perspektif hubungan sipil-militer dan tata kelola kekuasaan negara, keputusan Prabowo mengajukan Jenderal Suyudi ke DPR sudah berpijak pada legitimasi konstitusional. Suyudi diajukan melalui Surat Presiden Nomor R57/Pres/09/2026 tertanggal 30 September 2026.

"Keputusan Presiden Prabowo mengangkat Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri adalah hak prerogatif konstitusional yang dijalankan dengan sangat matang," kata dia.

Dia melihat presiden tidak sekadar menjalankan hak formal tetapi memilih dengan pertimbangan rekam jejak yang jelas dan terukur.

"Ini adalah pola kepemimpinan yang diharapkan dari seorang Kepala Negara, tegas, selektif, dan berorientasi pada kebutuhan institusi bangsa," ujar Yuddy Chrisnandi.

Ia juga menyoroti kekompakan Dewan Perwakilan Rakyat dalam memberikan persetujuan atas usulan presiden.

Hanya dalam hitungan jam sejak Surat Presiden diterima pagi hari, Komisi III DPR langsung menggelar uji kelayakan dan kepatutan, dan menyetujui secara aklamasi setelah melalui koordinasi dengan para Ketua Kelompok Fraksi, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan pimpinan DPR.

"Konsensus politik seluas ini menandakan bahwa pilihan Presiden Prabowo benar-benar diterima lintas garis politik," kata dia.

Menurut dia konsensus tersebut tercermin dari pernyataan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dalam laporannya di hadapan Rapat Paripurna, yang menyatakan "Komisi III DPR RI telah secara aklamasi, menyepakati dan menyetujui Saudara Komjen Pol Suyudi Ario Seto untuk menjadi Kapolri dan memberhentikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo."

Pernyataan tersebut kemudian ditindaklanjuti Ketua DPR Puan Maharani yang meminta persetujuan seluruh anggota dewan, dan dijawab serentak dengan kata "Setuju" sebelum palu persetujuan diketuk dalam Rapat Paripurna ke-8 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027.

Menurut dia publik tidak akan sulit menemukan alasan di balik pilihan Presiden Prabowo. Prestasi Jenderal Suyudi selama memimpin BNN sejak dilantik pada 25 Agustus 2025 adalah bukti nyata yang dapat diverifikasi oleh siapa pun.

Hanya dalam waktu sekitar tiga bulan sejak dilantik sebagai Kepala BNN, Jenderal Suyudi berhasil memimpin pengungkapan penyelundupan dua ton sabu senilai Rp5 triliun di Kamboja, yang disebut sebagai pengungkapan narkoba terbesar sepanjang 2025.

Dalam proses yang sama, BNN juga berhasil menangkap buronan Interpol Dewi Astutik, yang dikenal sebagai sosok utama jaringan kartel narkoba internasional.

Belum lagi pendekatan strategis "follow the money" yang berhasil merampas aset tindak pidana pencucian uang senilai lebih dari Rp165 miliar.

"Rekam jejak seperti ini sulit dibantah," kata Duta Besar Republik Indonesia untuk Ukraina merangkap Republik Georgia dan Republik Armenia periode 2017-2021 itu.

Dalam uji kelayakan dan kepatutan di hadapan Komisi III DPR, Suyudi menunjukkan keberanian seorang Kapolri untuk mengakui dan membedah fenomena "no viral no justice" secara terbuka di hadapan wakil rakyat adalah sikap yang patut dihargai dan menjadi sinyal positif bagi arah transformasi Polri ke depan.

Ketika seorang Kapolri secara terbuka mengakui fenomena ini di hadapan DPR dan menjadikannya salah satu agenda pembenahan, itu adalah sinyal kesungguhan yang luar biasa.

"Kami bisa optimistis bahwa transformasi Polri akan benar-benar menyentuh akar persoalan yang dirasakan rakyat," katanya.

Ia juga memberikan apresiasi khusus pada keputusan Presiden Prabowo menempatkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada posisi strategis baru sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan bahwa Presiden Prabowo tetap memberikan penghormatan tulus atas dedikasi dan pengabdian Listyo Sigit selama memimpin Polri sejak Januari 2021.

"Keputusan menempatkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan menunjukkan kelas kepemimpinan Presiden Prabowo," kata dia.

Presiden tidak sekadar mengganti, tetapi memberikan penghormatan pada dedikasi panjang Jenderal Listyo Sigit dengan menempatkan pada posisi strategis yang tetap mengabdi pada bangsa dan negara. "Ini adalah pola kepemimpinan negarawan yang patut diteladani," kata dia.