"Pemastian produk halal impor merupakan hal yang penting. Konsumen Indonesia berhak mendapatkan kepastian mengenai status halal produk yang mereka konsumsi, sementara dunia usaha juga membutuhkan aturan yang jelas dan terukur," ujar Iswadi.
BPJPH sendiri telah menerbitkan Peraturan BPJPH Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pemastian Kesesuaian Produk Halal Luar Negeri yang Masuk ke Wilayah Indonesia. Regulasi tersebut menjadi pedoman dalam pemastian produk halal luar negeri yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia.
Iswadi mengaku telah mencermati ketentuan tersebut secara seksama. Ia menilai tidak ada alasan bagi produsen luar negeri untuk mengkhawatirkan penerapan aturan tersebut karena regulasi itu pada dasarnya mengatur mekanisme pemastian kesesuaian halal, bukan larangan terhadap produk impor.
"Tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh produsen luar negeri yang masuk ke Indonesia, karena tidak ada pelarangan dan pembatasan serta pemeriksaan fisik di pelabuhan Indonesia. Jadi semua produk yang diimpor dari luar negeri akan tetap bisa masuk ke Indonesia, jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan," ucap Iswadi.
Ia melanjutkan "setelah saya mempelajari secara seksama dan membolak-balik Peraturan BPJPH Nomor 4 Tahun 2026, saya melihat substansinya adalah bagaimana pemastian halal dapat dilakukan dengan aturan yang jelas tanpa menciptakan hambatan yang tidak diperlukan."
