NADIKABAR.COM — Sejumlah akademisi menilai penguatan desentralisasi asimetris di Indonesia tidak memerlukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), melainkan cukup dilakukan melalui penyempurnaan Undang-Undang dan regulasi turunannya.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Ahmad M. Ramli mengatakan Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan ruang konstitusional yang memadai untuk mengakomodasi keberagaman karakteristik daerah di Indonesia.

"Menurut saya, Pasal 18 bersifat prinsipil dan membuka ruang yang luas. Tidak ditemukan keterbatasan fundamental untuk mendorong desentralisasi asimetris. Karena itu, pengaturan melalui Undang-Undang, desain kelembagaan, kebijakan pemerintah hingga putusan Mahkamah Konstitusi dapat menjadi bagian dari desain tersebut," kata Ramli dalam keterangan diterima di Jakarta, Selasa.

Hal itu disampaikan dalam diskusi kelompok terpumpun (FGD) Kelompok III Badan Pengkajian MPR RI di Bandung, Jawa Barat, Senin (16/11).

Menurut dia, fleksibilitas pengaturan desentralisasi semakin relevan seiring perkembangan ekosistem digital yang memungkinkan masyarakat di berbagai daerah saling terhubung, sekaligus menghadirkan tantangan berupa pengaruh algoritma, pembentukan preferensi hingga polarisasi masyarakat.

Ia menekankan pentingnya pemerataan akses teknologi informasi hingga wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) agar pelayanan publik dan komunikasi tetap berjalan, termasuk dalam keadaan darurat.

Selain itu, desain desentralisasi asimetris harus memperhitungkan kewenangan pemerintah pusat dalam melindungi kepentingan nasional, terutama ketika menghadapi ancaman global seperti bencana alam, perang, dan serangan siber.

"Desentralisasi harus tetap memberikan ruang bagi daerah untuk bertindak sesuai kebutuhannya, tetapi pemerintah pusat juga harus memiliki kewenangan untuk memastikan perlindungan kepentingan nasional," ujarnya.