Ramli mengusulkan sejumlah parameter dalam menentukan model desentralisasi asimetris, di antaranya justifikasi historis dan konstitusional, kebutuhan fungsional daerah, kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, infrastruktur, literasi digital, kemampuan fiskal serta kewenangan pemerintah pusat.

Senada, Akademisi FISIP Universitas Padjadjaran Dede Sri Kartini menilai perubahan terhadap Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 belum menjadi kebutuhan mendesak karena berbagai persoalan desentralisasi lebih banyak berkaitan dengan implementasi dan pengaturan pada tingkat undang-undang.

Dede menyoroti tingginya biaya politik dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang tidak hanya menyangkut besarnya anggaran pemilihan, tetapi juga praktik politik uang, pengaruh kekuatan modal serta perilaku pemilih.

"Persoalannya adalah bagaimana anggaran dapat diminimalkan, tetapi kedaulatan rakyat tidak terganggu. Ini merupakan pekerjaan besar yang harus kita pecahkan bersama," katanya.

Ia juga mengungkapkan hasil penelitiannya mengenai perilaku pemilih di Kabupaten Bandung yang menunjukkan kelompok pemilih tertutup mendominasi, yakni hampir 70 persen dari informan penelitian.

Menurut Dede, kondisi tersebut menjadi tantangan dalam membangun demokrasi lokal yang berkualitas, terlebih perkembangan teknologi digital turut menghadirkan persoalan baru melalui penggunaan influencer dan buzzer dalam kampanye politik serta ketimpangan kemampuan masyarakat memanfaatkan teknologi.

Selain persoalan demokrasi lokal, Dede memaparkan sejumlah tantangan pelaksanaan otonomi khusus di Aceh, Jakarta, Yogyakarta, dan Papua, antara lain ketergantungan fiskal, tumpang tindih kewenangan, transparansi penggunaan dana khusus, keterbatasan otonomi kabupaten/kota, hingga persoalan representasi masyarakat lokal.