Sementara itu, Akademisi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Petrus Polyando menilai desentralisasi asimetris merupakan jalan tengah untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di tengah keragaman karakteristik wilayah dan masyarakat.
Menurut Petrus, kebijakan desentralisasi tidak dapat diterapkan secara seragam karena setiap daerah memiliki kondisi geografis, sosial, budaya, ekonomi, serta tingkat perkembangan yang berbeda.
"Kita harus mengevaluasi mulai dari genealogi kebijakannya. Ini adalah jalan tengah agar negara kita tetap utuh," ujarnya.
Ia menjelaskan Indonesia memiliki empat tingkat perkembangan peradaban yang hidup secara bersamaan, yakni primitif, tradisional, modern, dan maju. Kondisi tersebut menunjukkan kebutuhan dan tantangan masyarakat di setiap daerah tidak dapat diselesaikan melalui satu pendekatan kebijakan yang sama.
Petrus juga menyoroti paradoks desentralisasi ketika pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, tetapi kebijakan sektoral masih kerap menarik kembali kewenangan tersebut ke pemerintah pusat.
Ia menawarkan dua landasan filosofis penerapan desentralisasi asimetris, yakni justifikasi negatif yang melihat risiko apabila seluruh daerah terus diperlakukan secara seragam, serta justifikasi positif yang menitikberatkan manfaat penerapan kebijakan berbeda sesuai karakteristik daerah.
"Terkait dasar penerapannya desentralisasi asimetris dapat dilihat melalui dua pendekatan, yakni de jure, berkaitan dengan pengakuan dan pengaturan secara konstitusional, dan de facto, didasarkan pada kenyataan adanya keunikan dan keragaman karakteristik daerah," katanya.