NADIKABAR.COM — Penguatan desentralisasi asimetris tidak harus dilakukan melalui perubahan konstitusi. Pengaturannya dapat diperkuat melalui undang-undang dan regulasi turunannya selama UUD NRI Tahun 1945 masih memberikan landasan yang memadai.

Pandangan mengenai desentralisasi asimetris tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Forum Group Discussion (FGD) Kelompok III Badan Pengkajian MPR RI bertema 'Desentralisasi, Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Desa' di Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (16/11).

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad), Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB.Arb, CRGP., yang menjadi salah satu narasumber di forum tersebut, menyatakan Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan ruang konstitusional yang fleksibel untuk mengakomodasi keberagaman karakteristik daerah di Indonesia.

"Menurut saya, Pasal 18 bersifat prinsipil dan membuka ruang yang luas. Tidak ditemukan keterbatasan fundamental untuk mendorong desentralisasi asimetris. Karena itu, pengaturan melalui undang-undang, desain kelembagaan, kebijakan pemerintah, hingga putusan Mahkamah Konstitusi dapat menjadi bagian dari desain tersebut," ujar Ramli dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).

Ramli menambahkan, perkembangan ekosistem digital membuat fleksibilitas desentralisasi semakin relevan. Arus informasi yang tidak lagi mengenal batas wilayah memungkinkan masyarakat di berbagai daerah saling terhubung, tetapi pada saat bersamaan juga menghadirkan tantangan berupa pengaruh algoritma, pembentukan preferensi, hingga polarisasi masyarakat.

"Pemerataan akses teknologi informasi hingga wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) harus menjadi perhatian agar pelayanan publik dan komunikasi tetap berjalan, termasuk ketika terjadi keadaan darurat," paparnya.

Ramli mengingatkan, desain desentralisasi asimetris juga harus memperhitungkan kewenangan pemerintah pusat dalam melindungi kepentingan nasional, terutama menghadapi ancaman global seperti bencana alam, perang, dan serangan siber.

Karena itu, ia menilai perlu ada pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi situasi darurat.

"Desentralisasi harus tetap memberikan ruang bagi daerah untuk bertindak sesuai kebutuhannya, tetapi pemerintah pusat juga harus memiliki kewenangan untuk memastikan perlindungan kepentingan nasional," tegasnya.

Dalam menentukan model desentralisasi asimetris, Ramli mengusulkan sejumlah parameter, antara lain landasan historis dan konstitusional, kebutuhan fungsional daerah, kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, infrastruktur, literasi digital, kemampuan fiskal, serta kewenangan pemerintah pusat.

Sementara itu, Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unpad, Dr. Dra. Dede Sri Kartini, M.Si., menyoroti berbagai persoalan empiris dalam pelaksanaan desentralisasi asimetris dan demokrasi lokal.

Senada dengan Ramli, Dede menyampaikan, perubahan terhadap Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 belum menjadi kebutuhan mendesak karena persoalan yang muncul lebih banyak berkaitan dengan implementasi dan pengaturan pada tingkat undang-undang.