"Salah satu tantangan utama dalam demokrasi lokal adalah tingginya biaya politik dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Persoalan tersebut tidak hanya menyangkut besarnya anggaran penyelenggaraan pemilihan, tetapi juga praktik politik uang, pengaruh kekuatan modal, serta perilaku pemilih," ujar Dede.

Dede menjelaskan, demokrasi dan efisiensi anggaran kerap dipertentangkan, padahal keduanya merupakan unsur penting dalam pemerintahan modern. Pemerintahan membutuhkan birokrasi yang efisien sekaligus sistem politik yang demokratis.

"Persoalannya adalah bagaimana anggaran dapat diminimalkan, tetapi kedaulatan rakyat tidak terganggu. Ini merupakan pekerjaan besar yang harus kita pecahkan bersama," papar Dede.

Dede juga mengungkapkan, hasil penelitian mengenai perilaku pemilih yang menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat menjadikan informasi dan rekam jejak kandidat sebagai pertimbangan utama dalam menentukan pilihan politik.

Terdapat kategori pemilih terbuka, semi terbuka, tertutup, dan kombinasi dari beberapa kategori. Berdasarkan penelitian yang dilakukannya di Kabupaten Bandung, kelompok pemilih tertutup menjadi kelompok yang dominan, yakni hampir 70 persen dari informan penelitian.

"Nah ini menjadi tantangan tersendiri dalam membangun demokrasi lokal yang berkualitas," tegasnya.

Lebih lanjut, Dede memaparkan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan otonomi khusus di Aceh, Jakarta, Yogyakarta, dan Papua. Persoalan tersebut mencakup ketergantungan fiskal, tumpang tindih kewenangan, transparansi penggunaan dana khusus, keterbatasan otonomi kabupaten/kota, hingga persoalan representasi masyarakat lokal.

Dede mengingatkan, perkembangan teknologi digital juga dapat memengaruhi kualitas demokrasi. Penggunaan influencer dan buzzer dalam kampanye politik, serta ketimpangan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi, berpotensi menciptakan polarisasi digital dan memengaruhi preferensi pemilih.

"Roh pemerintahan adalah melayani dan memberikan kesejahteraan. Karena itu, diperlukan teknologi sosial bagaimana kapasitas dan integritas dikombinasikan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," imbuhnya.

Di sisi lain, Akademisi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Dr. Petrus Polyando, S.STP., M.Si., Ph.D., menilai desentralisasi asimetris merupakan jalan tengah untuk menjaga keutuhan NKRI di tengah keragaman karakteristik wilayah dan masyarakat Indonesia.

Menurutnya, kebijakan desentralisasi tidak dapat diterapkan secara seragam karena setiap daerah memiliki kondisi geografis, sosial, budaya, ekonomi, serta tingkat perkembangan yang berbeda.

Petrus menjelaskan, Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman sangat kompleks atau disebutnya sebagai negara pusparagam. Keragaman tersebut tidak hanya mencakup ras, agama, budaya, dan bahasa, tetapi juga perbedaan kondisi peradaban masyarakat yang hidup berdampingan dalam satu wilayah negara.