"Kita harus mengevaluasi mulai dari genealogi kebijakannya. Ini adalah jalan tengah agar negara kita tetap utuh," kata Petrus.
Indonesia memiliki empat tingkat perkembangan peradaban yang hidup secara bersamaan, yakni primitif, tradisional, modern, dan maju. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan dan tantangan masyarakat di setiap daerah tidak dapat diselesaikan melalui satu pendekatan kebijakan yang sama.
Karena itu, Petrus menilai kebijakan desentralisasi perlu terus dievaluasi agar benar-benar mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Penerapan kebijakan yang seragam justru berisiko memperlebar kesenjangan pembangunan dan menghambat terwujudnya kesejahteraan bersama (bonum commune).
Dalam perspektif konstitusional, Petrus mengingatkan pentingnya memperhatikan Pasal 25A UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan karakter Indonesia sebagai negara kepulauan.
"Karakteristik tersebut harus menjadi salah satu landasan dalam merumuskan desain desentralisasi nasional," imbuhnya.
Petrus menyoroti adanya paradoks desentralisasi. Di satu sisi, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, tetapi di sisi lain kebijakan sektoral masih kerap menarik kembali kewenangan tersebut ke pemerintah pusat.
Petrus mengemukakan dua landasan filosofis dalam penerapan desentralisasi asimetris, yaitu justifikasi negatif dan positif.
Justifikasi negatif didasarkan pada risiko yang timbul apabila seluruh daerah terus menerapkan kebijakan yang seragam. Sedangkan, justifikasi positif berangkat dari manfaat penerapan kebijakan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah.
"Terkait dasar penerapannya desentralisasi asimetris dapat dilihat melalui dua pendekatan, yakni de jure, berkaitan dengan pengakuan dan pengaturan secara konstitusional, dan de facto, didasarkan pada kenyataan adanya keunikan dan keragaman karakteristik daerah," tambahnya.
Menurut Petrus, desentralisasi asimetris harus berorientasi pada keadilan teritorial. Kebijakan yang disusun tidak hanya mengakomodasi perbedaan karakteristik daerah, tetapi juga perlu menjamin pemerataan kesempatan bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik, menikmati hasil pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan.
"Desentralisasi asimetris bagi saya bukan sekadar memperlakukan daerah secara berbeda. Justru, ketika kita melihat kondisi dan karakteristik daerah yang beragam, pendekatan ini menjadi jalan tengah bagi keutuhan negara kita," pungkasnya.
Diskusi ini dihadiri oleh Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Dr. H. Hindun Anisah, M.A., dan anggota Badan Pengkajian MPR RI, Dr. H. Ida Fauziah, M.Si. (F-PKB), H. Kamrussamad, Ph.D. (F-Gerindra), Dr. Drs. Adrianus Asia Sidot, M.Si. (F-Golkar), Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc. (F-PAN), dan H. Teuku Ibrahim, S.T., M.M. (F-Demokrat).