Senada, Ketua Fordekiis sekaligus mantan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Wawan Mas'udi, menilai kepemimpinan Ahmad Luthfi menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai salah satu prioritas.
"Dari gaya maupun dari sisi kebijakan yang diambil, ia salah satu tipe gubernur yang sangat merakyat, down to earth (membumi), dan menjadikan persoalan masyarakat sebagai prioritas untuk diselesaikan," tuturnya.
Wawan juga menyoroti prinsip collaborative governance atau pemerintahan kolaboratif yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Menurutnya, pendekatan tersebut membuka ruang bagi perguruan tinggi untuk berkontribusi dalam penyusunan kebijakan sekaligus memperoleh bahan kajian dari persoalan yang dihadapi pemerintah.
Ia menjelaskan, perguruan tinggi memiliki hasil penelitian, inovasi, dan kapasitas keilmuan yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah. Sebaliknya, persoalan pembangunan di daerah dapat menjadi objek penelitian untuk menghasilkan solusi yang bisa diterapkan.
"Kita tahu bahwa kolaborasi ini menjadi kunci paling pokok agar inovasi-inovasi, pemikiran-pemikiran yang ada di kampus itu bisa menginspirasi kebijakan yang ada di pemerintah," jelasnya.
Menurut Wawan, kolaborasi dalam pembangunan juga perlu melibatkan dunia usaha dan masyarakat. Dengan begitu, penyelesaian persoalan daerah dapat didukung berbagai pihak sesuai dengan sumber daya dan keahlian yang dimiliki.
Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar, Supriadi Torro, menilai pemaparan Ahmad Luthfi mencerminkan pendekatan kepemimpinan yang humanis dan berorientasi pada penyelesaian masalah.
