"Apa yang beliau angkat sebagai satu persoalan, kemudian diberi solusi. Semua langkah-langkahnya terukur," ujarnya.
Supriadi menilai pelayanan kepada masyarakat menjadi salah satu aspek penting dalam kepemimpinan daerah. Ia juga menekankan peran perguruan tinggi sebagai mitra pemerintah untuk membantu menentukan arah kebijakan dan mengevaluasi persoalan yang belum terselesaikan.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menjalin kerja sama dengan 123 perguruan tinggi di wilayahnya melalui berbagai program. Kerja sama tersebut mencakup Kuliah Kerja Nyata (KKN), desalinasi, pendampingan usaha, pendataan rumah tidak layak huni, hingga penanganan stunting.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi sebelumnya menekankan pentingnya kontribusi perguruan tinggi untuk menjawab tantangan pembangunan daerah. Salah satu bentuk keterlibatan tersebut adalah melalui KKN tematik dan pendampingan desa binaan.
Luthfi menyebut sejumlah persoalan yang dihadapi Jawa Tengah, mulai dari penanganan banjir rob di wilayah pesisir hingga pemenuhan kebutuhan tenaga kerja siap pakai dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, berbagai tantangan tersebut membutuhkan kontribusi dari beragam disiplin ilmu, termasuk ilmu sosial dan politik.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan perlu memperhatikan kualitas manusia secara menyeluruh. Karena itu, fakultas ilmu sosial dan politik diharapkan berperan dalam memahami persoalan masyarakat serta memberikan masukan bagi arah pembangunan daerah.
