NADIKABAR.COM — Sejumlah akademisi ilmu sosial dan politik menilai Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memiliki gaya kepemimpinan yang merakyat, humanis, dan terbuka terhadap kolaborasi. Mereka juga menyoroti keterlibatan perguruan tinggi dalam membantu pemerintah merumuskan kebijakan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat.
Penilaian tersebut disampaikan setelah acara Welcoming Dinner Forum Dekan Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia (Fordekiis) di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jumat (23/10).
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, Finnah Fourqoniah, menilai Ahmad Luthfi mampu memetakan persoalan di Jawa Tengah sekaligus menjelaskan langkah yang ditempuh untuk mengatasinya.
"Saya tadi mendengarkan sambutan Pak Gubernur. Amazing. Senang banget. Ia memahami konteks permasalahan dan mencoba membuat kegiatan-kegiatan atau program yang memang mengentaskan masalah-masalah itu," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/10).
Menurut Finnah, pemahaman terhadap persoalan daerah merupakan aspek mendasar dalam kepemimpinan. Ia menilai Ahmad Luthfi menunjukkan kepekaan terhadap kondisi masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan pemerintah.
"Beliau memiliki kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan tersebut. Banyak daerah tidak punya itu," ucap dia.
Finnah berharap pendekatan tersebut dapat menjadi referensi bagi daerah lain. Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan perguruan tinggi dalam membantu pemerintah merumuskan solusi atas berbagai persoalan pembangunan.
Senada, Ketua Fordekiis sekaligus mantan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Wawan Mas'udi, menilai kepemimpinan Ahmad Luthfi menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai salah satu prioritas.
"Dari gaya maupun dari sisi kebijakan yang diambil, ia salah satu tipe gubernur yang sangat merakyat, down to earth (membumi), dan menjadikan persoalan masyarakat sebagai prioritas untuk diselesaikan," tuturnya.
Wawan juga menyoroti prinsip collaborative governance atau pemerintahan kolaboratif yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Menurutnya, pendekatan tersebut membuka ruang bagi perguruan tinggi untuk berkontribusi dalam penyusunan kebijakan sekaligus memperoleh bahan kajian dari persoalan yang dihadapi pemerintah.
Ia menjelaskan, perguruan tinggi memiliki hasil penelitian, inovasi, dan kapasitas keilmuan yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah. Sebaliknya, persoalan pembangunan di daerah dapat menjadi objek penelitian untuk menghasilkan solusi yang bisa diterapkan.
"Kita tahu bahwa kolaborasi ini menjadi kunci paling pokok agar inovasi-inovasi, pemikiran-pemikiran yang ada di kampus itu bisa menginspirasi kebijakan yang ada di pemerintah," jelasnya.
Menurut Wawan, kolaborasi dalam pembangunan juga perlu melibatkan dunia usaha dan masyarakat. Dengan begitu, penyelesaian persoalan daerah dapat didukung berbagai pihak sesuai dengan sumber daya dan keahlian yang dimiliki.
Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar, Supriadi Torro, menilai pemaparan Ahmad Luthfi mencerminkan pendekatan kepemimpinan yang humanis dan berorientasi pada penyelesaian masalah.
"Apa yang beliau angkat sebagai satu persoalan, kemudian diberi solusi. Semua langkah-langkahnya terukur," ujarnya.
Supriadi menilai pelayanan kepada masyarakat menjadi salah satu aspek penting dalam kepemimpinan daerah. Ia juga menekankan peran perguruan tinggi sebagai mitra pemerintah untuk membantu menentukan arah kebijakan dan mengevaluasi persoalan yang belum terselesaikan.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menjalin kerja sama dengan 123 perguruan tinggi di wilayahnya melalui berbagai program. Kerja sama tersebut mencakup Kuliah Kerja Nyata (KKN), desalinasi, pendampingan usaha, pendataan rumah tidak layak huni, hingga penanganan stunting.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi sebelumnya menekankan pentingnya kontribusi perguruan tinggi untuk menjawab tantangan pembangunan daerah. Salah satu bentuk keterlibatan tersebut adalah melalui KKN tematik dan pendampingan desa binaan.
Luthfi menyebut sejumlah persoalan yang dihadapi Jawa Tengah, mulai dari penanganan banjir rob di wilayah pesisir hingga pemenuhan kebutuhan tenaga kerja siap pakai dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, berbagai tantangan tersebut membutuhkan kontribusi dari beragam disiplin ilmu, termasuk ilmu sosial dan politik.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan perlu memperhatikan kualitas manusia secara menyeluruh. Karena itu, fakultas ilmu sosial dan politik diharapkan berperan dalam memahami persoalan masyarakat serta memberikan masukan bagi arah pembangunan daerah.
