NADIKABAR.COM — Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) Agus Widjajanto menggagas pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di bawah Mahkamah Agung untuk mewujudkan sistem penyelesaian sengketa pemilihan yang lebih terintegrasi, independen, dan memberikan kepastian hukum.
Agus mengatakan demokrasi tidak cukup hanya menjamin terselenggaranya pemilihan kepala daerah secara langsung, tetapi juga harus didukung mekanisme peradilan yang mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh pihak.
"Atas dasar itulah, pembentukan Badan Peradilan Khusus Pilkada menjadi sebuah urgensi dalam reformasi sistem peradilan di Indonesia," kata Agus dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu
Gagasan tersebut tertuang dalam disertasi berjudul "Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Berbasis Kepastian Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan di Indonesia" yang berhasil dipertahankannya dalam Sidang Promosi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unpad di Bandung, Jawa Barat, Jumat (20/11).
Menurut dia, penyelesaian sengketa pilkada di Indonesia masih menghadapi persoalan fragmentasi kewenangan antarlembaga. Sengketa proses ditangani Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sengketa administratif melalui peradilan tata usaha negara, sedangkan perselisihan hasil ditangani Mahkamah Konstitusi (MK).
Sementara itu, penanganan tindak pidana pemilihan dilakukan melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan peradilan umum, sedangkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.