Ia juga mengusulkan agar peradilan khusus tersebut didukung hakim dan panitera yang memiliki kompetensi di bidang hukum tata negara, kepemiluan, administrasi negara, serta pidana pemilihan.

Selain itu, diperlukan hukum acara khusus, jaminan independensi hakim, transparansi persidangan, dan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pelaksanaan peradilan.

Agus menambahkan pembentukan badan peradilan khusus pilkada membutuhkan penguatan landasan konstitusional. Dalam disertasinya, ia mengusulkan perubahan terbatas terhadap Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 24C UUD 1945, disertai penyesuaian sejumlah undang-undang terkait kekuasaan kehakiman, pilkada, dan Mahkamah Agung.

Ia berharap gagasan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan pembentuk undang-undang dalam memperkuat sistem penyelesaian sengketa pilkada di Indonesia.

Agus mempertahankan disertasinya di hadapan tim penguji yang dipimpin Imam Mulyana, SH, MH, PhD dengan Ketua Promotor Prof Dr I Gede Pantja Astawa, SH, MH. Ia dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude.