Agus menilai pembagian kewenangan tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan dalam penanganan perkara, terutama apabila satu peristiwa pemilihan mengandung dimensi administratif, pelanggaran proses, tindak pidana, hingga perselisihan hasil.

"Fragmentasi kewenangan menimbulkan risiko inkonsistensi penilaian, memperpanjang penyelesaian, dan menyulitkan para pihak memperoleh pemulihan yang utuh," ujarnya.

Sebagai solusi, Agus mengusulkan pembentukan Peradilan Ad Hoc Pilkada pada Pengadilan Tinggi di setiap provinsi dalam lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung.

Dalam konsep tersebut, Pengadilan Tinggi bertindak sebagai pemeriksa tingkat pertama atau judex facti yang memeriksa fakta, saksi, dokumen, dan alat bukti. Adapun Mahkamah Agung menjadi puncak upaya hukum melalui kasasi sebagai judex juris.

Menurut Agus, model tersebut diharapkan dapat mendekatkan proses peradilan dengan masyarakat dan sumber pembuktian di daerah, sekaligus mengurangi hambatan geografis, biaya, serta beban pemeriksaan perkara.

"Kecepatan penanganan perlu berjalan bersama kualitas pembuktian agar perlindungan hak tidak kehilangan maknanya," katanya.