NADIKABAR.COM — Dalam putusan bersejarah, pengadilan tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Kamis memutuskan bahwa Myanmar melakukan genosida terhadap minoritas Rohingya dalam operasi militer brutal pada 2017, serta memerintahkan jiran di Asia Tenggara itu untuk mengizinkan mereka yang melarikan diri dari kekerasan kembali ke tanah airnya.

Presiden Mahkamah Keadilan Internasional (ICJ) Yuji Iwasawa mengatakan pengadilan, dengan putusan 9 berbanding 6, menyimpulkan bahwa Myanmar "telah melakukan genosida terhadap kelompok Rohingya di negara bagian Rakhine utara, yang melanggar kewajibannya berdasarkan Konvensi Genosida."

Majelis beranggotakan 15 hakim di Mahkamah Dunia, termasuk Navi Pillay, pakar hukum internasional yang meraih Hadiah Nobel Perdamaian bulan lalu, menolak pembelaan Myanmar yang menyatakan operasi tahun 2017 itu merupakan tindakan sah untuk melawan pemberontak.

Iwasawa mengatakan bahwa "pengadilan mendapati pasukan keamanan Myanmar membunuh ribuan warga sipil Rohingya, melakukan kekerasan seksual secara luas, tindakan kekerasan ekstrem terhadap anak-anak, serta menyerang warga Rohingya yang melarikan diri secara massal."

Putusan ini menandai pertama kalinya pengadilan menyatakan suatu negara melakukan genosida. Keputusan itu juga muncul saat Mahkamah Internasional tengah menangani tuduhan genosida terkait konflik Gaza dan perang di Ukraina.

Suasana setelah sidang berlangsung sangat emosional. Pengacara dan anggota komunitas Rohingya, sebagian di antaranya menempuh perjalanan ribuan kilometer untuk menghadiri pembacaan putusan, tampak saling berpelukan dan menangis.

"Hari ini adalah hari besar bagi Rohingya, dan juga hari besar bagi semua kelompok tertindas di seluruh dunia yang selama ini diberi tahu bahwa penderitaan mereka tidak berarti dan tidak ada yang mau mendengar," kata Yasmin Ullah, aktivis hak-hak Rohingya yang mengikuti pembacaan putusan hampir tiga jam di Aula Besar Kehakiman ICJ.