Putusan Mahkamah Internasional bersifat final dan mengikat secara hukum. Namun, pengadilan tidak memiliki mekanisme penegakan langsung selain melaporkan ketidakpatuhan kepada Dewan Keamanan PBB.
Dalam putusan sebelumnya pada 2007, Mahkamah Internasional menyatakan Serbia "melanggar kewajiban untuk mencegah genosida" dalam pembantaian Srebrenica tahun 1995, ketika pasukan Serbia Bosnia membunuh sekitar 8.000 pria dan anak laki-laki, sebagian besar Muslim, di kota Bosnia tersebut.
Para hakim di pengadilan yang bermarkas di Den Haag itu juga tengah diminta memutus sejumlah tuduhan genosida lainnya.
Afrika Selatan menuduh Israel melanggar Konvensi Genosida dalam ofensifnya di Gaza, tuduhan yang dibantah keras oleh Israel. Proses kasus tersebut diperkirakan masih akan berlangsung bertahun-tahun.
Ukraina juga mengajukan gugatan terhadap Rusia. Tak lama setelah invasi besar-besaran Moskow pada Februari 2022, Kyiv menuduh Rusia mengarang tuduhan genosida terhadap Ukraina sebagai pembenaran untuk melancarkan serangan.
"Putusan bersejarah Mahkamah Internasional merupakan pengakuan yang telah lama dinantikan atas penderitaan yang dialami Rohingya akibat tindakan militer Myanmar. Putusan ini juga menjadi preseden penting bagi para korban genosida dan kejahatan berat lainnya di seluruh dunia dalam perjuangan mereka mencari keadilan," kata Maria Elena Vignoli, penasihat senior keadilan internasional di Human Rights Watch.