Pengadilan juga memerintahkan Myanmar memberikan reparasi, termasuk memungkinkan warga Rohingya kembali ke tempat tinggal mereka secara "aman, sukarela, dan bermartabat." Myanmar diperintahkan menyelidiki, mengadili, dan menghukum pelaku tindakan genosida serta membayar kompensasi kepada Rohingya. Besaran kompensasi akan ditentukan dalam proses hukum selanjutnya.
Pengadilan menyatakan bukti menunjukkan pasukan Myanmar membunuh sekitar 10.000 warga Rohingya.
Gambia, negara mayoritas Muslim di Afrika, mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional pada 2019. Negara itu meminta pengadilan menyatakan Myanmar melanggar Konvensi Genosida 1948, memerintahkan penghentian tindakan ilegal terhadap Rohingya, dan memastikan para pelaku genosida dihukum.
Pada Agustus 2017, militer Myanmar melancarkan apa yang disebutnya sebagai "operasi pembersihan" di negara bagian Rakhine sebagai respons terhadap serangan kelompok pemberontak Rohingya. Operasi tersebut memicu tuduhan bahwa aparat keamanan melakukan pemerkosaan massal, pembunuhan, serta membakar ribuan rumah.
Berdasarkan Konvensi Genosida 1948, untuk menyatakan telah terjadi genosida, pengadilan harus menemukan adanya niat untuk menghancurkan kelompok Rohingya "secara keseluruhan atau sebagian."
Sekitar 1,2 juta pengungsi Rohingya kini tinggal di Bangladesh, terutama di kamp-kamp padat di distrik Cox's Bazar. Mereka hidup dalam kondisi berat yang ditandai risiko kebakaran, penyakit menular, longsor saat musim hujan, sanitasi yang tidak memadai, serta pembatasan ketat terhadap pekerjaan.