NADIKABAR.COM — Dalam putusan bersejarah, pengadilan tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Kamis memutuskan bahwa Myanmar melakukan genosida terhadap minoritas Rohingya dalam operasi militer brutal pada 2017, serta memerintahkan jiran di Asia Tenggara itu untuk mengizinkan mereka yang melarikan diri dari kekerasan kembali ke tanah airnya.

Presiden Mahkamah Keadilan Internasional (ICJ) Yuji Iwasawa mengatakan pengadilan, dengan putusan 9 berbanding 6, menyimpulkan bahwa Myanmar "telah melakukan genosida terhadap kelompok Rohingya di negara bagian Rakhine utara, yang melanggar kewajibannya berdasarkan Konvensi Genosida."

Majelis beranggotakan 15 hakim di Mahkamah Dunia, termasuk Navi Pillay, pakar hukum internasional yang meraih Hadiah Nobel Perdamaian bulan lalu, menolak pembelaan Myanmar yang menyatakan operasi tahun 2017 itu merupakan tindakan sah untuk melawan pemberontak.

Iwasawa mengatakan bahwa "pengadilan mendapati pasukan keamanan Myanmar membunuh ribuan warga sipil Rohingya, melakukan kekerasan seksual secara luas, tindakan kekerasan ekstrem terhadap anak-anak, serta menyerang warga Rohingya yang melarikan diri secara massal."

Putusan ini menandai pertama kalinya pengadilan menyatakan suatu negara melakukan genosida. Keputusan itu juga muncul saat Mahkamah Internasional tengah menangani tuduhan genosida terkait konflik Gaza dan perang di Ukraina.

Suasana setelah sidang berlangsung sangat emosional. Pengacara dan anggota komunitas Rohingya, sebagian di antaranya menempuh perjalanan ribuan kilometer untuk menghadiri pembacaan putusan, tampak saling berpelukan dan menangis.

"Hari ini adalah hari besar bagi Rohingya, dan juga hari besar bagi semua kelompok tertindas di seluruh dunia yang selama ini diberi tahu bahwa penderitaan mereka tidak berarti dan tidak ada yang mau mendengar," kata Yasmin Ullah, aktivis hak-hak Rohingya yang mengikuti pembacaan putusan hampir tiga jam di Aula Besar Kehakiman ICJ.

Pengadilan juga memerintahkan Myanmar memberikan reparasi, termasuk memungkinkan warga Rohingya kembali ke tempat tinggal mereka secara "aman, sukarela, dan bermartabat." Myanmar diperintahkan menyelidiki, mengadili, dan menghukum pelaku tindakan genosida serta membayar kompensasi kepada Rohingya. Besaran kompensasi akan ditentukan dalam proses hukum selanjutnya.

Pengadilan menyatakan bukti menunjukkan pasukan Myanmar membunuh sekitar 10.000 warga Rohingya.

Gambia, negara mayoritas Muslim di Afrika, mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional pada 2019. Negara itu meminta pengadilan menyatakan Myanmar melanggar Konvensi Genosida 1948, memerintahkan penghentian tindakan ilegal terhadap Rohingya, dan memastikan para pelaku genosida dihukum.

Pada Agustus 2017, militer Myanmar melancarkan apa yang disebutnya sebagai "operasi pembersihan" di negara bagian Rakhine sebagai respons terhadap serangan kelompok pemberontak Rohingya. Operasi tersebut memicu tuduhan bahwa aparat keamanan melakukan pemerkosaan massal, pembunuhan, serta membakar ribuan rumah.

Berdasarkan Konvensi Genosida 1948, untuk menyatakan telah terjadi genosida, pengadilan harus menemukan adanya niat untuk menghancurkan kelompok Rohingya "secara keseluruhan atau sebagian."

Sekitar 1,2 juta pengungsi Rohingya kini tinggal di Bangladesh, terutama di kamp-kamp padat di distrik Cox's Bazar. Mereka hidup dalam kondisi berat yang ditandai risiko kebakaran, penyakit menular, longsor saat musim hujan, sanitasi yang tidak memadai, serta pembatasan ketat terhadap pekerjaan.

Putusan Mahkamah Internasional bersifat final dan mengikat secara hukum. Namun, pengadilan tidak memiliki mekanisme penegakan langsung selain melaporkan ketidakpatuhan kepada Dewan Keamanan PBB.

Dalam putusan sebelumnya pada 2007, Mahkamah Internasional menyatakan Serbia "melanggar kewajiban untuk mencegah genosida" dalam pembantaian Srebrenica tahun 1995, ketika pasukan Serbia Bosnia membunuh sekitar 8.000 pria dan anak laki-laki, sebagian besar Muslim, di kota Bosnia tersebut.

Para hakim di pengadilan yang bermarkas di Den Haag itu juga tengah diminta memutus sejumlah tuduhan genosida lainnya.

Afrika Selatan menuduh Israel melanggar Konvensi Genosida dalam ofensifnya di Gaza, tuduhan yang dibantah keras oleh Israel. Proses kasus tersebut diperkirakan masih akan berlangsung bertahun-tahun.

Ukraina juga mengajukan gugatan terhadap Rusia. Tak lama setelah invasi besar-besaran Moskow pada Februari 2022, Kyiv menuduh Rusia mengarang tuduhan genosida terhadap Ukraina sebagai pembenaran untuk melancarkan serangan.

"Putusan bersejarah Mahkamah Internasional merupakan pengakuan yang telah lama dinantikan atas penderitaan yang dialami Rohingya akibat tindakan militer Myanmar. Putusan ini juga menjadi preseden penting bagi para korban genosida dan kejahatan berat lainnya di seluruh dunia dalam perjuangan mereka mencari keadilan," kata Maria Elena Vignoli, penasihat senior keadilan internasional di Human Rights Watch.