"Garuda dan Lion harus meningkatkan layanan dan harga harus kompetitif. Makanya kami hadirkan dirut Garuda, Lion, dan Angkasa Pura," katanya.
Selain persoalan penerbangan, Dahnil menyoroti berbagai hambatan terkait hak-hak PPIU yang selama ini kerap terhambat, salah satunya mengenai proses pengembalian dana atau refund. Kemenhaj berkomitmen untuk memberikan asistensi penuh guna menyelesaikan permasalahan tersebut.
"Banyak juga hak-hak PPIU yang terhambat terkait refund. Kami akan asistensi," tuturnya.
Dahnil pun menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam menguatkan kedaulatan ekonomi nasional yang semestinya turut diimplementasikan dalam sektor penyelenggaraan haji dan umrah.
"Presiden Prabowo ingin kedaulatan ekonomi, terkait umrah dan haji juga harus begitu. Direct aman dari sisi penerbangan dan menguatkan kedaulatan ekonomi," pungkasnya.
