NADIKABAR.COM — Lazuardi di atas bumi Ponorogo pagi itu tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa sebuah panggung sejarah sedang dipasang.
Di desa Gontor, yang namanya lebih terkenal dari nama resmi pesantrennya, Pondok Modern Darussalam, yang telah berumur satu abad, ramai terdengar dengungan ribuan santri yang melantunkan sholawat yang diiringi tabuhan rebana. Lantunan itu mengiringi masuknya orang nomor satu di Indonesia ke balai pertemuan yang sudah dipenuhi ribuan hadirin.
Sang pemegang tampuk kekuasaan tertinggi Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto, hadir dalam Resepsi Kesyukuran 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor, Sabtu 19 September 2026 dengan protokoler dan pengawalan yang ketat.
Namun, di balik riuh protokol negara dan ketatnya barisan pengawal berjas hitam, ada sesuatu yang tak sanggup dibeli oleh otoritas politik, yaitu gestur tubuh seorang lelaki sepuh bersahaja yang berdiri untuk menyambut sang Presiden. Dialah Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal.
Tubuhnya yang dimakan usia tetap tegak, menatap sang tamu agung bukan dengan tatapan seorang bawahan kepada tuannya, melainkan dengan pandangan seorang guru kepada murid. Saat jemari mereka bertaut, tak ada punggung yang membungkuk berlebihan dari sang kiai. Tak ada cemas yang membayang di matanya.
Atmosfer kaku kenegaraan seketika bergeser saat Kiai Hasan menaiki mimbar. Tanpa basa-basi diplomatik yang dibuat-buat, ia menyapa kepala negara dengan seloroh lugas.
"Bapak Presiden, saya ngomong agak tidak enak ya, Pak. Sorry ye..." kata Kiai Hasan dengan bersahaja. Kalimat itu disambut tawa dan tepuk tangan hadirin, meruntuhkan sekat-sekat protokoler.
Namun dari mimbar yang sama, Kiai Hasan menunjukkan bagaimana sebuah kepemimpinan diuji oleh kesetaraan dan transparansi. Di hadapan sang Presiden, ia membongkar filosofi dasar tata kelola Gontor yang menolak kemewahan elit dan menempatkan pimpinan setara dengan yang dipimpinnya. Dengan nada mantap, ia menegaskan batas etik yang berlaku di dalam tembok pesantrennya.
"Pimpinan Gontor itu tidak boleh hidup lebih mewah dari santri. Kalau yang saya makan, kalau yang saya pakai lebih dari santri, kendaraan santri, rumah santri, protes boleh, didemo boleh!"
Pernyataan tersebut bukan sekadar aturan internal lembaga, melainkan tamparan halus namun tajam bagi iklim kepemimpinan publik, dari tingkat terendah hingga tertinggi di Indonesia.
Kiai Hasan memberi kuliah terbuka mengenai legitimasi moral, bahwa pimpinan, baik di pesantren maupun di pemerintahan, agar tidak terlampau jauh dengan rakyat yang dilayaninya, serta membuka pintu seluas-luasnya bagi koreksi dan otokritik.
