NADIKABAR.COM — Asosiasi Mahasiswa Hukum Tata Negara se-Indonesia (AMHTN-SI) meminta kepada Komisi III DPR RI agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset mengatur supaya aparat penegak hukum mampu membuktikannya terlebih dahulu hubungan antara aset yang dimiliki dengan tindak pidana, sebelum melakukan perampasan aset.
Ketua Umum AMHTN-SI Tri Rahmadona mengatakan hak milik merupakan hak yang dilindungi konstitusi. Oleh karena itu, perampasan aset tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan dugaan, asumsi, ketidakmampuan seseorang menjelaskan kekayaannya, atau penilaian sepihak aparat.
"Negara harus mampu menunjukkan hubungan yang cukup dan dapat diuji antara aset yang dimiliki objek perampasan dengan tindak pidana yang menjadi dasar permohonan," kata Tri saat rapat dengan Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (9/11).
