Sementara itu, Pengurus AMHTN-SI Ridwan mendukung terhadap pembentukan RUU Perampasan Aset sebagai instrumen untuk memperkuat pemberantasan tindak pidana dan memulihkan aset yang berasal dari kejahatan.
Namun, menurut dia, AMHTN-SI mengingatkan dalam negara hukum, tujuan yang baik tidak dapat membenarkan penggunaan kewenangan negara tanpa batas.
Ridwan mengatakan pemberantasan korupsi harus dapat diperkuat, tetapi hak konstitusional warga negara juga wajib dilindungi. Pemulihan aset harus dioptimalkan, tetapi prosesnya tidak boleh mengabaikan kepastian hukum, keadilan, proporsionalitas, dan prinsip peradilan yang independen.
