Oleh karena itu, dia mendorong Komisi III DPR RI bersama pemerintah untuk memastikan bahwa RUU Perampasan Aset tidak hanya menjadi instrumen penindakan, tetapi juga menjadi instrumen konstitusional yang menjamin pembatasan kekuasaan dan akuntabilitas penyelenggara negara.

"Pertanyaan mendasar dalam pembentukan undang-undang ini bukan hanya bagaimana negara dapat merampas aset hasil tindak pidana, tetapi juga bagaimana negara memastikan bahwa kewenangan untuk merampas aset tidak berubah menjadi kewenangan yang dapat merampas hak warga negara secara sewenang-wenang," kata Ridwan.