NADIKABAR.COM — Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan bersama Kejaksaan Agung membentuk kelompok kerja atau Pokja untuk menangani 13 kasus dugaan pelanggaran HAM berat. Komnas HAM menegaskan pihaknya tidak terlibat dalam Pokja ini.
Hal ini disampaikan Anggota Komnas HAM Amiruddin. Dia menyatakan Komnas HAM sama sekali tidak terlibat dalam proses pembentukan Pokja tersebut.
Oleh karena itu, Komnas HAM menolak ikut serta dalam Pokja itu. Selain itu, dalam Rapat Paripurna Komnas HAM juga tidak pernah membahas mengenai Pokja tersebut.
"Pertama, sesuai ketentuan UU No.39/1999, Komnas HAM adalah lembaga negara mandiri. Sebagai lembaga negara mandiri, Komnas HAM bukan menjadi bagian dari kerja-kerja eksekutif, sementara Pokja yang dikendalikan oleh Menko Hukum, HAM dan Imipas adalah instrumen dari Eksekutif (pemerintah)," ujar Amiruddin dalam keterangan tertulisnya yang diterima, Senin (9/11/2026).
