Pertanggungjawaban atas terjadinya kejahatan terhadap kemanusian seharusnya ditujukan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat pelanggaran tersebut, dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa datang.
"Presiden Jokowi pernah mengeluarkan Inpres untuk penanganan pelanggaran HAM yang berat secara non-yudisial. Namun langkah Presiden Jokowi itu gagal mewujudkan rasa keadilan. Pemerintah jangan seperti keledai yang terperosok ke lubang yang sama untuk kedua kalinya," terang Amiruddin.
Lebih lanjut, Amiruddin menjelaskan saat ini ketentuan hukum yang ada untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat, sesuai UU No.26/2000 tentang Pengadilan HAM, hanyalah melalui proses di Pengadilan HAM.
Dia menilai jalan selain Pengadilan HAM tidak memiliki dasar hukum apa pun. Jika pemerintah ingin mencari jalan di luar pengadilan HAM, maka dasar hukumnya harus dibuat terlebih dahulu, dan prosesnya harus demokratis dan transparan.
